Berita – Voice of The usa
Utusan khusus PBB untuk Suriah menyerukan diakhirinya kekerasan dan perlindungan warga sipil di negara yang kembali bergulat dengan kekerasan itu, tiga bulan setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad.
Geir Pedersen menyampaikan seruannya, Jumat (14/3), dalam peringatan 14 tahun dimulainya protes pro-demokrasi al-Assad yang memicu perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade di negara itu.
“Apa yang dimulai sebagai permohonan reformasi disambut dengan kebrutalan yang mengejutkan, yang mengarah ke salah satu konflik paling mengerikan di zaman kita,” kata Pederson.
“Konflik itu mengungkap penderitaan yang mendalam akibat kekejaman manusia. Banyak keluarga terus berduka atas kehilangan orang-orang yang mereka cintai, masyarakat tetap terpecah, jutaan orang terus mengungsi dari rumah mereka, dan terlalu banyak yang masih terus mencari orang-orang yang hilang.”
Menurut PBB konflik tersebut telah menyebabkan sekitar 12 juta orang di Suriah mengungsi, termasuk lebih dari 6 juta pengungsi.
Assad digulingkan pada Desember 2024, tetapi harapan untuk kembalinya stabilitas telah terguncang oleh kekerasan mematikan yang dimulai pada 6 Maret yang lalu. Kekerasan tersebut terjadi di wilayah pesisir Suriah, tempat pasukan keamanan bentrok dengan pejuang yang setia kepada mantan presiden Assaf, yang menewaskan ratusan orang, termasuk warga sipil.
Para pejuang tersebut adalah anggota minoritas Alawite di negara itu — kelompok agama di mana keluarga Assad menjadi anggotanya. Otoritas transisi Suriah mengatakan pasukan mereka di dekat kota pelabuhan Latakia, di wilayah pesisir tempat tinggal sekte tersebut diserang secara terencana oleh para loyalis Assad dalam upaya pemberontakan.
Pedersen, Jumat (14/3) mengatakan perjanjian baru-baru ini antara otoritas transisi Suriah dan kelompok bersenjata, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), “merupakan pengingat positif tentang betapa pentingnya Suriah bersatu dengan cara yang benar-benar memulihkan kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas teritorialnya.”
Ia menyerukan pembentukan “pemerintahan transisi dan badan legislatif yang kredibel dan inklusif; kerangka kerja dan proses konstitusional untuk menyusun konstitusi baru untuk jangka panjang yang kredibel dan inklusif; dan keadilan transisi yang sejati.” [es/dw]
Margaret Besheer berkontribusi pada laporan ini dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.